Sejarah Buku Bahasa Sunda

Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda pada paruh kedua abad ke-19 mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat, yaitu bahasa daerah. Di Tatar Sunda digunakan bahasa Sunda. Meskipun tingkat pengajaran yang diberikan hanya sekedar baca tulis dan berhitung, sekedar memadai untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga administrasi murah buat kepentingan eksploitasi kolonialnya, namun disediakan juga buku-buku bacaan di samping buku-buku pelajaran. Melalui percetakan pemerintah Land’s Drukkerij, diterbitkanlah buku-buku yang dianggap akan menunjang pengajaran di sekolah, terutama yang isinya dianggap akan dapat memperkukuh kekuasaan kolonial di Hindia Belanda, yaitu yang mengajari pembacanya supaya menjadi orang yang baik, yang tidak suka memberontak, yang berpegang kepada ajaran “Guru Ratu wong atua karo wajib sinembah”, patuh pada atasan (yang ujungnya adalah pejabat kolonial Belanda), jangan melanggar “mim-pipitu” (minum minuman keras sehingga mabuk-mabukan, main perempuan, mencuri, membunuh, dll.) Raden Haji Muhammad Musa (1822-1886), sahabat K.F. Holle, juragan perkebunan yang menjadi penasihat pemerintah dalam urusan orang pribumi, menulis buku-buku yang cocok dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial, yang semuanya diterbitkan oleh Land’s Drukkerij, seperti Wawacan Wulang Krama (1862), Wawacan Wulang Guru (1962), Wawacan Wulang Murid (1865), Carita Secanala (1963), Dongéng Pieunteungeun (1867), Wawacan Panji Wulung (1867), dll..

Haji Muhammad Musa (1822-1886), sahabat K.F. Holle, juragan perkebunan yang menjadi penasihat pemerintah dalam urusan orang pribumi, menulis buku-buku yang cocok dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial, yang semuanya diterbitkan oleh Land’s Drukkerij, seperti Wawacan Wulang Krama (1862), Wawacan Wulang Guru (1962), Wawacan Wulang Murid (1865), Carita Secanala (1963), Dongéng Pieunteungeun (1867), Wawacan Panji Wulung (1867), dll..

Ketika jumlah sekolah kian banyak, para penerbit swasta (umumnya merupakan perwakilan penerbit di negeri Belanda) diberi kesempatan untuk memasok buku-buku pelajaran maupun buku bacaan yang sengaja disusun sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Buku-buku bacaan demikian dalam bahasa Sunda umumnya ditulis oleh para penulis pribumi namun dengan bimbingan para ahli Belanda yang agaknya membuat desain isinya. Untuk tingkat Sekolah Dasar (Sekolah Desa dan Sekolah Angka Dua), biasanya merupakan cerita kehidupan anak desa Sunda sehari-hari. Yang paling mengesankan adalah Rusdi jeung Misnem (Rusdi dan Misnem) yang mengisahkan kehidupan dua orang anak desa kakak-beradik dengan segala sifatnya yang baik maupun yang buruk. Tapi di samping itu banyak lagi buku bacaan demikian, di antaranya Diajar Maca, Gandasari, Sumber Arum, dll.. Setiap bab panjangnya kira-kira sama, supaya cukup dibaca dalam satu jam pelajaran. Ada juga buku yang merupakan kumpulan karangan pendek yang masing-masing berdiri sendiri, jadi bukan merupakan cerita tentang satu atau sekelompok anak seperti Triwangsa, Panggelar Budi, Sungkeman, dll.. Melalui buku-buku bacaan itu, ditanamkan kepada murid-murid agar gemar membaca dan mengenal sifat-sifat yang baik dan yang buruk, mengetahui sopan santun, suka menolong, dan sebagainya. Dalam buku-buku pelajaran bahasa (Sunda) seperti Panyungsi Basa pun hampir dalam setiap bab ada cerita yang cukup menarik. Dalam buku-buku itu sering pula diselipkan dongeng-dongeng yang merupakan kekayaan khazanah folklor Sunda, sehingga murid-murid pun jadi mengenalnya – kalau ia belum mendengar dari orang tua atau neneknya.

Tetapi, buku-buku demikian saja tidak cukup untuk memuaskan dahaga murid-murid yang sudah mulai gemar membaca. Untuk memenuhi kebutuhan akan bacaan dengan kian meningkatnya jumlah orang yang pernah duduk di bangku sekolah, maka timbullah penerbit-penerbit swasta setempat, umumnya bukan penerbit profesional, melainkan kegiatan sampingan percetakan atau toko buku, bahkan juga perusahaan lain, seperti toko peci, penjahit pakaian, dll. Sedangkan dalam bahasa Melayu, bermunculan penerbit buku-buku bacaan yang berupa hiburan yang bersifat komersial. Tentu saja isi buku-buku terbitan swasta itu berlainan dengan penerbit Land’s Drukkerij yang isinya memang sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial.

Gejala baru dunia usaha penerbitan itu, agaknya merisaukan pemerintah kolonial, yang khawatir kalau-kalau buku-buku terbitan swasta itu akan ‘merusak’ jiwa orang membacanya, sehingga timbul gagasan untuk mengimbangi pengaruh buruk yang mungkin timbul itu dengan jalan menyediakan bacaan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial.

Maka pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan badan khusus untuk menerbitkan buku-buku bacaan yang demikian, yaitu Commissie voor de Indlandsche School en Volkslectuur yang sembilan tahun kemudian (1917) namanya berubah menjadi Balai Pustaka atau Balé Pustaka (dalam buku-buku bahasa Sunda yang diterbitkannya). Pekerjaan yang mula-mula adalah memeriksa naskah-naskah cerita rakyat, terutama dalam bahasa daerah, yang kalau dianggap baik, diterbitkan dan disebarkan. Tapi, kemudian komisi ini mendesak guru-guru untuk menulis karya yang baru, antara lain dengan mengadakan sayembara mengarang. Guru atau pegawai yang berbakat menulis direkrut menjadi anggota Sidang Pengarang Balai Pustaka seperti D.K. Ardiwinata (1886 – 1947), R. Memed Sastrahadiprawira (1897 – 1932), R. Satjadibrata (1886 – 1970), Moh. Ambri (1892 – 1936), Samsudi (1898 – 1986), M.A. Salmun (1903 – 1972), Achdiat K. Mihardja (l. 1911), dll.. Melalui sayembara muncul sejumlah pengarang dalam bahasa Sunda, misalnya R. Soengkawa yang melalui sayembara mengarang roman 1924 mendapat hadiah untuk romannya Carita Dulur Lima (1925), Rusman Sutiasumarga (1917-1995) yang memenangkan sayembara mengarang cerita pendek tahun 1947 dengan ceritanya “Gadis Bekasi”, dll..

Buku-buku terbitan Balai Pustaka, mula-mula disebarkan melalui kepala pemerintahan setempat, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Maka didirikanlah perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah sebagai agen penerbit Balai Pustaka. Sejak awal tahun belasan, di setiap sekolah ada guru yang ditugaskan untuk untuk mengurus peminjaman buku-buku oleh para murid seminggu sekali dengan bayaran yang murah sekali. Guru-guru pun sering menyuruh murid untuk bercerita tentang buku-buku yang sudah dibacanya. Pelajaran itu memberi latihan kepada si murid untuk menyusun pikiran dan menyusun kalimat yang baik. Latihan yang sangat esensial buat si murid agar kelak kalau sudah dewasa dapat mengemukakan pikirannya secara teratur dengan bahasa yang jelas dan bagus.

Adanya perpustakaan sekolah yang menyediakan buku-buku bacaan, bukan saja memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menumbuhkan kegemaran membaca, melainkan juga untuk memperluas cakrawala pikiran dan mengasah budibahasanya. Membuat mereka tidak menjadi manusia sempit yang berpikir satu jurusan saja. Membuat mereka menyadari akan adanya alternatif-alternatif dalam hidup, dan menyadari pula bahwa manusia tidak hanya terdiri dari hitam dan putih, melainkan berwarna-warni.

Kegemaran membaca yang sudah dipupuk dan tumbuh di sekolah, terus berkembang ketika mereka terjun ke dalam masyarakat. Meskipunpada masa itu harga buku relatif mahal (kira-kira yang tebalnya kurang lebih 100 halaman sebanding dengan harga 25 atau 30 kg beras), namun buku-buku dibeli juga. Karena itu tumbuh penerbit-penerbit swasta yang menawarkan ragam buku yang berlainan dengan buku terbitan Balai Pustaka. Bagi mereka yang tidak mampu membeli buku, tersedia perputakaan-perpustakaan swasta yang menyediakan buku-buku terbitan swasta selain terbitan Balai Pustaka.

Adanya kegemaran membaca yang merata di lingkungan lapisan terdidik (paling tidak Sekolah Dasar), menyebabkan tumbuhnya persamaan persepsi dalam memandang berbagai hal. Mereka bersama-sama mendukung suatu alam pikiran yang kira-kira sama, sehingga dialog bisa terjadi. Secara bersama-sama mereka mendukung kehidupan kebudayaan yang secara umum disebut kebudayaan Sunda. Hal ini juga menumbuhkan rasa sebagai orang Sunda, karena mereka sadar akan identitas diri dan masyarakatnya.

Meskipun pada walnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan Commissie voor de Volkslectuur untuk menyediakan bacaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan dan kepentingan kolonialnya, namun ternyata kemudian bahwa hal itu telah memberikan dorongan kepada para pembacanya untuk mencari bacaan lain yang memperluas cakrawalanya, termasuk bacaan-bacaan politik. Adanya intimidasi atau larangan bagi pegawai negeri (termasuk guru) untuk berlangganan atau membaca majalah-majalah atau surat kabar tertentu (yang menyuarakan kesadaran nasional), menunjukkan bahwa aparat pemerintah pun tidak luput dari pengaruh bacaan yang bukan terbitan lembaga kolonial. Bahkan kita pun mencatat banyak guru yang kemudian meninggalkan kedudukannya sebagai guru sekolah pemerintah dengan gaji yang tinggi, terjun menjadi wartawan pers nasional yang hidupnya kembang-kempis seperti Moh. Sanoesi (1886 – (1966) yang lulusan “Sekolah Raja” (HIK) dan berakhir dengan keluar masuk penjara karena pers delict tulisan-tulisannya, bahkan akhirnya dibuang ke Boven Digoel. Hal yang sama dialami juga oleh Wiranta (1902 – 1985) yang meskipun bukan lulusan HIK, tapi mempunyai kedudukan yang baik sebagai guru bantu. Wiranta yang kemudian lebih terkenal dengan namapenanya Tjaraka (Caraka) juga keluar dari guru karena terjun ke dunia pers nasional, yang juga kemudian mengirimkannya ke pembuangan Boven Digoel yang terkenal mengerikan. Orang seperti Ir. Djuanda atau Ir. Ukar Bratakusuma, setelah lulus dari THS (sekarang ITB), memilih menjadi guru di sekolah Muhammadiyah daripada bekerja di lembaga pemerintah yang menjajikan gaji yang tinggi dan kehidupan yang nyaman.

Tindakan demikian adalah akibat dari timbulnya kesadaran kebangsaan yang mau merdeka – yang mereka dapatkan bukan dari pelajaran di sekolahnya, melainkan dari bacaan-bacaan yang sampai kepadanya dan dari pergaulan atau pertemuannya dengan orang-orang yang juga terpengaruh oleh bacaan-bacaannya. Memang tidak semua bacaan itu terdapat dalam bahasa Sunda. Tetapi dorongan itu sendiri timbul dari adanya kegemaran membaca yang dipupuk sejak dini.

Jadi meskipun buku-buku yang disediakan pemerintah melalui Balai Pustaka secara cermat dijauhkan dari isi yang dianggap akan menumbuhkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial, namun kegemaran membaca yang ditanamkannya secara tidak langsung telah menyebabkan adanya orang-orang yang melihat situasi diri dan masyarakat kolonial secara kritis, karena berpikir kritis adalah hasil sampingan dari kegemaran membaca.

Namun demikian sampai kekuasaannya berakhir, pemerintah kolonial tidak pernah berpikir – apalagi melakukannya – untuk mengurangi jumlah bacaan yang mereka sediakan. Malah mereka kian banyak menerbitkan buku-buku dan bacaan lain. Majalah Parahiangan (1924 – 1942) yang merupakan majalah terkemuka terbitan Balai Pustaka waktu itu, pada tahun-tahun terakhir membuka rubrik mengenai ekonomi yang memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk memperluas pengetahuannya dalam bidang tersebut. Bahkan ada peristiwa yang menarik untuk dicatat. Pada suatu waktu rubrik berita singkat “Oenak-anik” menggunakan istilah “Indonesia” untuk menggantikan istilah “Hindia Belanda”, padahal secara resmi istilah yang digunakan oleh dan dalam lingkungan pemerintah adalah “Hindia Belanda”. Istilah “Indonesia” hanya dipakai di lingkungan pergerakan kebangsaan. Termasuk pers pergerakan. Pers pro Belanda yang waktu itu dikenal sebagai “pers putih” dan pers Cina yang disebut sebagai “pers kuning” selalu mempergunakan istilah “Hindia Belanda” (Nederlandsch Indie). Pemakaian istilah “Indonesia” dalam rubrik “Oenak-anik” tersebut berlangsung beberapa lama. Tetapi kemudian istilah “Indonesia” lenyap, kembali diganti dengan “Hindia Belanda”. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa di antara redaktur majalah Parahiangan tersebut ada yang mempunyai kesadaran nasional yang sebenarnya tidak sesuai dengan politik pemerintah. Agaknya perbuatan redaktur itu kemudian diketahui atasannya dan tentu saja dia ditegur, dan keadaan dikembalikan ke “jalan yang seharusnya”. Karena tak pernah diselidiki, kita tidak tahu siapa redaktur nasionalis itu. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, apakah dipecat atau kena sanksi adminisrasi atau bagaimana.

Ketika balatentara Jepang datang menduduki Indonesia, sesuai dengan keadaan perang, sekolah-sekolah swasta dilarang. Majalah dan surat kabar, baik yang berbahasa Sunda maupun Indonesia, apalagi yang berbahasa Belanda, ditutup. Kemudian pemerintah membolehkan satu surat kabar terbit di Bandung untuk seluruh Jawa Barat, yaitu Tjahaja yang berbahasa Indonesia. Orang-orang yang berasal dari pers nasional terkemuka yang ada di Bandung (Kaoem Moeda, Sipatahoenan, Nicork Express, dll.) diajak duduk dalam surat kabar yang dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata itu, tapi kenyataannya semua tergantung pada kemauan penguasa Jepang yang duduk di setiap lembaga sebagai orang pertama, atau orang yang penting.

Balai Pustaka juga diambil alih, tetapi fungsinya diubah. Lebih banyak disuruh menerbitkan buku-buku pelajaran yang pada masa sebelum perang ditangani oleh penerit-penerbit swasta seperti J.B. Wolters, Versluys, Voorkink, G. Kolff, dll.. Penerbitan buku bacaan, apalagi dalam bahasa Sunda, boleh dikatakan berhenti. Apalagi karena kemudian terjadi kesukaran kertas (di samping sembako), sehingga majalah terbit dengan halaman yang kian berkurang, sedangkan surat kabar terbit hanya sebesar saputangan. Buku-buku di perpustakaan sekolah tidak bertambah. Perpustakaan-perpustakaan yang tadinya banyak bertebaran, kian menyusut. Koleksi bukunya juga kian berkurang, karena buku-buku lama menjadi rusak dan tak diganti dengan koleksi baru.

Kesukaran yang dialami pada zaman Jepang itu diikuti oleh kesukaran pada masa revolusi (1945 – 1950). Praktis perhatian pemerintah RI pada masa itu adalah melawan Belanda. Pendidikan dilaksanakan secara darurat di dalam pengungsian. Dengan sendirinya tak mungkin punya perpustakaan. Sementara perpustakaan sekolah yang lama, koleksi bukunya kian berkurang dan banyak yang tidak berfungsi lagi.

Ketika akhirnya kita keluar dari revolusi, pemerintah silih berganti dalam waktu yang singkat, sehingga praktis tak ada yang dapat melaksanakan programnya. Orang yang menjadi menteri Pendidikan, (Pengajaran) dan kebudayaan mempunyai pikiran yang berbeda-beda tentang kedudukan Balai Pustaka yang ditempatkan di bawah kekuasaannya.

Leave a comment

Your email address will not be published.